Permen atr 18 tahun 2021 hukumonline. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan peraturan pelaksanaan tingkat kementerian yaitu Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permen atr 18 tahun 2021 hukumonline

 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan peraturan pelaksanaan tingkat kementerian yaitu Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumPermen atr 18 tahun 2021 hukumonline E

Katalog Produk. Hukumonline Pro. 500. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Preview. 15 Juli. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran NegaraWe would like to show you a description here but the site won’t allow us. 18 Tahun 2019 Tentang “Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”, dengan pertimbangan bahwa “hukum tanah nasional memberikan. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik. Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Car. Sejarah. E. Berlangganan Pro. Solusi. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara - Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. • Detail mengacu pada PP No. PERATURAN MENTERI. Judul. Hukumonline Pro hadir dengan pilihan layanan yang mengakomodir kebutuhan Anda. Berlangganan Pro. 2022. Pro. Katalog Produk. 2022 Hak Cipta Milik Hukumonline. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tahun. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. Kata Kunci Nomor Tahun Jenis Peraturan Cari Peraturan. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. 11/2021 Lama 15 bulan penyusunan 12 bulan untuk penyusunan dan 18 bulan sampai penetapan Tahapan penyusunan Penyusunan dan pembahasan Penyusunan (sudah tidak melewati tahapan pembahasan) • Pelibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi. 2018. Jakarta Tanggal Penetapan. Download. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Hasil pendaftaran tanah secara elektronik tersebut berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk sertipikat-el. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KM. Daftar. Peraturan. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dan bertindak selaku. Berlangganan Pro. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. israr abdi. Akan tetapi, terdapat sejumlah peraturan yang menggunakan istilah PPJB, salah satunya PP 14/2016 dan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan. Maria SW Sumardjono terutama terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. WebPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. E. WebPemantauan dan evaluasi. U. Untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. Feb 1, 2021 · Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);. Bentuk Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Judul. Tahun. UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2021; PP Nomor 19 Tahun 2021; Perpres Nomor 47 Tahun 2020; Perpres Nomor 48 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agraria dan. Lampiran Peraturan : PP Nomor 19 Tahun 2021. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Ditetapkan 31 Maret 2021 Ditetapkan 31 Mar 2021 • Berlaku 21 Juli 2021 • Berlaku 21 Jul 2021Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Permen Agraria/Kepala BPN No. Professional Solutions. Judul. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Tipe Dokumen. Hal ini ia paparkan dalam Webinar ”Quo Vadis Pengelolaan Pertanahan Pasca UU No. Nomor Peraturan : 18 Tahun Peraturan : 2021 Tentang : TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH Tgl Ditetapkan : 2021-04-29 Nomor BN : 1202 Nomor TBN : Tgl Diundangkan : 2021-04-27 Download : ContributionPemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas. Permen ESDM No. Daftar. Alwan Satappona. METADATA PERATURAN. Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. TB Simatupang No. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. [10] Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) PP 18/2021 mengatur status alat bukti hak-hak atas tanah lama. 1 tahun 2021. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah lembaga yang berusaha pada jenis usaha Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untukStandar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral - Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. DAFTAR ISI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021. Dokumen ini berisi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Katalog Produk. WebPermen ATR/Kepala BPN. Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2020. Permen Agraria/Kepala BPN No. Pro. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Terima kasih sudah berkunjung. T. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Hukumonline Pro. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Di Wilayah Tertentu. capaian. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. 27 Desember 2012. E. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara - Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020. Undang Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah. Hukumonline Pro. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian. pdf. / 0. Daftar Masuk. TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH. Tanggal Penetapan / Pengundangan. University Solutions *Syarat dan ketentuan berlaku. Unduh Dokumen. Permen PUPR. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan peraturan pelaksanaan tingkat kementerian yaitu Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 21 Oktober 2022. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN. Download. Berlangganan Pro. Tempat Penetapan. Pro. Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021. 11 Tahun 2020″ yang. 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Permen ATR KBPN No. 15 Juli. TB Simatupang No. Nomor Peraturan : 18; Tahun Peraturan : 2021; Tentang : TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH; Tgl Ditetapkan : 2021-04. 11 Tahun 2020″ yang. BN = Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 8. Tgl Ditetapkan : 2021-03-31. 18 Tahun 2020, dan Juknis No. Pro. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi. Database Peraturan. Jan 3, 2021 · Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 We would like to show you a description here but the site won’t allow us. ABSTRAK: Dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (nett zero emission), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. JAKARTA, KOMPAS. Pertimbangan Teknis Pertanahan - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019. . 03/2021 Tahun 2021Tipe Dokumen. Peraturan ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prinsip, jenis, metode, prosedur, dan laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. 25 Januari 2010. Dalam Permen ATR/BPN 19/2021 Nomor 19 Tahun 2021, kepala daerah akan membentuk tim verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang melibatkan. Berlangganan Pro. 1 Tahun 2021 ini juga dinilai melanggar regulasi yang lebih tinggi. Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Tipe Dokumen. U. Berlangganan Pro. Sebelumnya kami ingin meluruskan bahwa baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara. Features SEMUA JDIH ; KATEGORI JDIH. Tahun. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor l 14,. Ditetapkan di Jakarta. Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,. Permen ATR KBPN No. Twitter Feed. Download. Hukumonline Pro hadir dengan pilihan layanan yang mengakomodir kebutuhan Anda. Peraturan No. , M. Dasar Hukum. Penyelenggaraan Pelabuhan Laut - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2020: 23-06-2023:. Berlangganan Pro. Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Katalog Produk. Lembar Kerja Peraturan. NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 21 September 2018. ID – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun. Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.